Monarki Konstitusional Australia

Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara

yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh

Konstitusi/UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu

Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek

pemerintahan/konstitusional.

Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan

hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang

Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak

mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.

Gubernur Jenderal dan Gubernur/ Kepala Negara Bagian

Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus

mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris.

Dalam UUD/Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil,

menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen,

menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen

dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim.

Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para

Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur

Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian

melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing.